Politik – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan enam keputusan penting sebagai respons atas “17+8 Tuntutan Rakyat”. Keputusan itu diambil melalui rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi.
Salah satu keputusan yang paling mendapat sorotan publik adalah penghentian gaji dan tunjangan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Pakar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas, menilai langkah DPR tersebut menjadi sinyal awal perbaikan komunikasi negara dengan rakyat setelah demonstrasi besar di akhir Agustus 2025.
“Langkah DPR untuk menghentikan tunjangan perumahan anggota sejak 31 Agustus 2025, menjadi indikator paling nyata dari kesediaan lembaga legislatif untuk meredam ketidakpuasan publik,” ujar Hairunnas Melansir Kompas, Sabtu (6/9/2025).
Ia menyebut pertemuan DPR dengan perwakilan mahasiswa, termasuk BEM, pada Rabu (3/9/2025) sebagai momentum penting dalam meredam krisis legitimasi politik.
“Dalam keadaan normal, isu tunjangan mungkin terlihat sepele. Namun, dalam konteks krisis kepercayaan, keputusan itu adalah gestur politik penting,” lanjutnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan enam poin hasil rapat pada Jumat (5/9/2025) di Gedung DPR.
Keputusan tersebut mencakup pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, dan peningkatan transparansi kinerja parlemen.
Menurut Hairunnas, keputusan ini bukan hanya langkah administratif, tetapi juga simbol pengakuan DPR terhadap keresahan publik.
“Dan simbolisme itu, dalam politik, seringkali lebih kuat dampaknya dari pada kebijakan substantif,” jelasnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa langkah DPR harus diikuti pelaksanaan nyata agar tidak sekadar menjadi janji politik.
Publik kini menunggu tindak lanjut pemerintah, TNI, dan Polri untuk merespons aspirasi yang sama.
