Politikal – Proses penyaluran beasiswa di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam rapat kerja bersama Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang digelar Minggu (3/8/2025), sejumlah persoalan administratif mencuat ke permukaan.
Dalam pembahasan KUA/PPAS APBD Induk 2026, berbagai jenis beasiswa seperti Beasiswa S1 Umum, Kedokteran, STTD, hingga ATMI Solo menjadi topik sentral.
Anggota Komisi IV, Sri Darsianti Tuna, mengkritisi mekanisme pengajuan beasiswa yang dinilai terlalu kompleks karena melibatkan banyak jalur birokrasi, mulai dari mahasiswa, anggota DPRD, hingga pendamping fraksi.
“Pengurusan beasiswa ini cukup ribet, karena dari mahasiswa lewat DPRD, fraksi, baru itu ke Kesra,” ungkap Sri.
Ia juga menyoroti seringnya terjadi pergantian nama penerima beasiswa yang telah diusulkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), akibat tidak lolos verifikasi administrasi di tahap akhir.
Menurutnya, permasalahan ini bisa diminimalisir jika proses seleksi administratif dilakukan sejak awal.
Untuk itu, ia mengusulkan penugasan seorang liaison officer (LO) di Biro Kesra agar bisa berkoordinasi langsung dengan pendamping fraksi.
“Harus ada LO yang menghubungkan antara pendamping Komisi IV dan pihak Biro Kesra terkait filter mahasiswa memenuhi syarat atau tidak. Supaya tidak terganti lagi nama penerima. Kasihan, bagi mahasiswa yang sudah berharap,” tegas Sri.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah kejelasan skema penerimaan Beasiswa Kedokteran dan STTD.
DPRD mengaku ingin memahami secara menyeluruh mekanisme rekrutmen untuk memastikan prosesnya berjalan transparan.
Khusus beasiswa kedokteran, Sri berharap pemberiannya tidak terfokus pada satu orang selama masa studi, tetapi dapat bergilir agar lebih banyak mahasiswa dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan kesempatan.
“Beasiswa untuk kedokteran agar dapat digilir meskipun yang didapatkan hanya sedikit. Jangan hanya terpaku pada 1 orang, sedangkan banyak orang susah yang ingin jadi dokter umum, tapi tidak mendapat beasiswa,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pestawaty dari Biro Kesra menjelaskan bahwa penerima Beasiswa Kedokteran dipilih berdasarkan rekomendasi RSUD Hasri Ainun Habibie.
Proses seleksi tersebut mempertimbangkan kebutuhan tenaga medis untuk jangka panjang, di mana penerima wajib mengabdi selama 10 tahun di rumah sakit tersebut.
Sementara itu, penerima Beasiswa STTD disaring melalui rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.
Di akhir rapat, Komisi IV menyatakan akan mengundang pihak RSUD dan Dinas Perhubungan untuk mendalami proses seleksi lebih lanjut.
Langkah ini diambil agar DPRD memiliki tanggung jawab bersama jika kelak timbul persoalan dalam pelaksanaan program.
“Ke depan, kita akan undang pihak Rumah Sakit Ainun dengan Dinas Perhubungan. Agar kita DPRD Provinsi mengetahui mekanisme proses perekrutan bagi nama penerima yang direkomendasikan,” tutup Sri
