Politikal – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, mengambil langkah tak biasa usai mengikuti rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (5/8/2025).
Dalam wawancara selepas rapat, Ghalib menyatakan akan menyerahkan kembali anggaran Pokok Pikiran (Pokir) miliknya senilai Rp200 juta ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Ia menegaskan, keputusan ini merupakan bentuk sikap pribadi dalam menjaga keharmonisan kerja antara legislatif dan eksekutif.
“Saya tidak mau kita melakukan penyanderaan hanya untuk kepentingan Pokir. Ini bisa berbahaya. Pemerintah jadi harus mengotak-atik lagi anggaran,” tegas Ghalib.
Ghalib menyoroti bahwa meskipun Pokir merupakan hak anggota DPRD, penyalahgunaan fungsi tersebut demi kepentingan pribadi dapat mengancam stabilitas penyusunan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah.
“Wajar kalau anggota DPR memperjuangkan anggaran untuk Pokir, karena itu berhubungan dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
“Tapi saya pribadi menolak menjadikan Pokir sebagai alat sandera yang mengganggu stabilitas pemerintahan,” tambahnya.
Ia turut menyinggung tertundanya paripurna sebelumnya yang dinilainya disebabkan oleh tarik ulur soal Pokir.
Menurut Ghalib, hal tersebut mencerminkan degradasi fungsi utama DPRD sebagai lembaga pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
Ghalib menegaskan bahwa keputusan mengembalikan anggaran itu murni inisiatifnya sendiri dan tidak berkaitan dengan sikap resmi DPRD maupun Komisi IV.
Dana Rp200 juta yang dikembalikan itu, menurut Ghalib, lebih baik digunakan langsung oleh Gubernur untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang merupakan ruang lingkup kerja mitra Komisi IV.
“Kalau saya kembalikan ke pemerintah, toh uang ini akan kembali ke masyarakat juga. Sama saja. Tidak usah egois menarik semua anggaran jadi kewenangan DPRD,” ucapnya.
Langkah tersebut dinilai sebagai manuver penting dalam memperbaiki relasi eksekutif-legislatif yang kerap terkunci dalam kepentingan Pokir.
Ketegasan Ghalib menuai respons positif dan dianggap layak diteladani oleh anggota DPRD lainnya.
