Politikal– Pemerintah Provinsi Gorontalo mendesak Komisi IX DPR RI untuk turun tangan mengawal berbagai persoalan vital di daerah, mulai dari mangkraknya pembangunan RSUD Ainun Habibie hingga terhambatnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan itu disampaikan dalam kunjungan kerja tim Komisi IX DPR RI di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (11/8), yang membahas isu kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, serta pelaksanaan MBG di Gorontalo.
Gubernur Gorontalo, Gusnar, membeberkan bahwa pembangunan RSUD Ainun Habibie terhenti akibat pengembalian anggaran ke Kementerian Kesehatan usai pemutusan kontrak kerja.
Tahun ini, Pemprov terpaksa memakai APBD hanya untuk menyelesaikan lantai pertama.
“Pembangunan RSUD Ainun tahun ini dibiayai APBD untuk lantai satu, sehingga dengan keseriusan ini, Pak Menteri Kesehatan waktu bertemu dua atau tiga bulan yang lalu sudah menjamin bahwa dana yang dikembalikan ke pusat kurang lebih 76 miliar akan dikucurkan kembali pada tahun anggaran 2026,” tegas Gusnar.
Ia meminta Komisi IX DPR RI dan Kementerian Kesehatan memastikan anggaran Rp76 miliar itu benar-benar dikembalikan agar konstruksi bisa dilanjutkan hingga lantai lima, lengkap dengan pengadaan alat kesehatan.
Masalah lain yang diungkap Gusnar adalah Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah berdiri sejak 2022 namun tak kunjung beroperasi.
Padahal, BLK diharapkan mampu menyiapkan tenaga kerja di sektor pertambangan, pariwisata, dan pertanian yang mulai berkembang di Gorontalo.
Terkait MBG, Gusnar menilai koordinasi masih ruwet karena Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di Gorontalo masih bergabung dengan Sulawesi Utara.
Kondisi ini diperparah dengan jumlah dapur MBG yang hanya 17 unit dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah.
“Saya mintakan KPPG yang ada Gorontalo ini dapat berdiri sendiri karena sekarang masih gabung dengan Sulawesi Utara, tadi dijaminkan agar berdiri sendiri sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan dari dapur MBG yang ada. Sekarang baru sekitar 17 yang operasional dan itu masih jauh, nah itu harus dikejar,” kata Gusnar.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengakui permasalahan yang dihadapi Gorontalo tidak bisa diselesaikan sendirian oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan dari pusat mutlak diperlukan agar program-program strategis berjalan.
“Dari diskusi yang kami dapatkan, banyak hal yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo baik pada bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, kami sangat apresiasi, tetapi apa yang menjadi kebutuhan daerah itu tidak bisa diatasi sendiri oleh Pemerintah daerah dan butuh support dari Pemerintah pusat, ini yang akan kita kawal, salah satunya dengan keberlanjutan pembangunan rumah sakit provinsi,” tandas Putih.
