Politikal – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hasil restrukturisasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi empat lembaga baru, mulai memperluas kemitraan dengan media serta masyarakat.
Langkah ini di wujudkan lewat kegiatan kehumasan yang di rancang tidak sekadar seremonial, melainkan di jadikan program rutin setiap tahun.
“Harapannya kegiatan ini tidak hanya sifatnya insiden, tapi ini akan menjadi annual event,” ujar Agung Sampurno, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Wilayah Gorontalo, Kamis (21/8).
Kementerian menyiapkan roadmap yang melibatkan media dalam setiap kegiatan, baik penyelenggaraan acara maupun peningkatan kapasitas.
“Maka tidak bisa tidak tanpa ada kolaborasi dengan teman-teman media,” katanya menegaskan.
Agenda perdana mencakup diskusi capacity building bersama narasumber humas, donor darah, layanan paspor, hingga konsultasi publik soal keimigrasian.
Publik juga di perkenalkan transformasi paspor Indonesia yang kini mengacu pada standar International Civil Aviation Organization (ICAO).
Paspor non-elektronik hanya berlaku sampai 2025, sebelum seluruh negara beralih ke paspor elektronik pada 2030.
Teknologi chip memungkinkan paspor di pindai lewat mesin otomatis (autogate) di bandara, sehingga proses pemeriksaan imigrasi lebih cepat tanpa tatap muka.
Terkait biaya, paspor elektronik lima tahun di tetapkan Rp650 ribu, sedangkan masa berlaku sepuluh tahun Rp950 ribu.
“Harga ini merupakan harga yang di sesuaikan dengan kemampuan publik sementara ini,” ujarnya.
Jika di bandingkan, tarif paspor elektronik Indonesia masih tergolong lebih murah di banding sejumlah negara ASEAN, seperti Singapura dan Australia yang hampir 400 dolar.
Meski begitu, Kementerian memastikan keamanan dan teknologi tetap menjadi prioritas, dengan sebagian biaya produksi di tanggung negara.
