Politikal – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyoroti pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik sejumlah perusahaan sawit di daerah itu yang dinilai belum maksimal dimanfaatkan.
Thomas mengungkapkan, dari ribuan hektare lahan yang sudah mengantongi izin, hanya sebagian kecil yang benar-benar digunakan untuk aktivitas produksi.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi daerah, tetapi juga menghambat kesejahteraan petani plasma yang seharusnya menikmati dampak ekonomi dari industri sawit.
“Ada selisih dari HGU yang begitu luas, tapi yang dikerjakan hanya sebagian. Yang dirugikan adalah rakyat,” ujar Thomas dalam Rapat Paripurna ke-52 DPRD Provinsi Gorontalo dengan agenda penyampaian laporan akhir dan rekomendasi resmi hasil kerja Pansus Sawit, Senin (6/10/2025).
Ia menjelaskan, hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan Kelapa Sawit DPRD telah mengungkap berbagai temuan penting di lapangan dan menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola perkebunan di Gorontalo.
DPRD kini mendorong agar seluruh rekomendasi yang telah disusun segera ditindaklanjuti pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memastikan lahan HGU dikelola secara produktif dan berkeadilan.
“Langkah ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pengelolaan lahan sawit agar lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” kata Thomas.
