Politikal – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gorontalo, Ismail Azis, menyampaikan kritik tajam kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Disporapar) Kabupaten Gorontalo, Nawir Tondako.
Kritikan itu muncul setelah Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, yang dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan pemuda Indonesia.
Padahal, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 10.21.33 Tahun 2025, yang mengimbau seluruh instansi pemerintah dan organisasi kepemudaan untuk melaksanakan kegiatan peringatan tersebut.
Menurut Ismail, keputusan untuk tidak menggelar upacara mencoreng wajah Disporapar dan menjadi catatan buruk bagi pimpinan dinas.
“Plt Kepala Disporapar Nawir Tondako secara nyata telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ini adalah penghinaan bagi pemuda yang ada di Kabupaten Gorontalo,” kata Ismail dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).
Ismail menilai, Nawir tidak mampu membangun kolaborasi antara pemerintah dan pemuda sebagaimana diharapkan pimpinan daerah.
Ia menyebut tindakan Nawir bertolak belakang dengan semangat Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo yang gencar mendorong sinergi bersama kaum muda.
“Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo sangat bersemangat untuk mewujudkan kemajuan pemuda melalui kolaborasi, sinergi, dan kebersamaan. Tapi hal yang sama tidak terlihat dalam sikap Nawir Tondako,” ungkap Ismail.
Lebih lanjut, ia menilai absennya upacara Sumpah Pemuda menggambarkan lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap nilai-nilai perjuangan pemuda.
“Jujur, kegagalan ini sungguh sangat disayangkan, ketika momentum bersejarah tidak diperingati. Plt Kepala Disporapar seperti tidak menginginkan kebahagiaan pemuda di Hari Sumpah Pemuda. Atas nama pemuda kami kecewa,” sambungnya.
Ismail bahkan menilai keputusan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat juang pemuda.
“Untuk itu kami meminta kepada Bupati Gorontalo segera memberhentikan atau menonaktifkan Asisten I Setda sekaligus Plt Kepala Disporapar Nawir Tondako dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Nawir Tondako menjelaskan bahwa pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda bukanlah kegiatan wajib sebagaimana tertuang dalam surat edaran Kemenpora.
“Jika mengacu ke SE Nomor 10.21.33 Tahun 2025, pelaksanaan upacara tersebut tidak bersifat wajib,” kata Nawir.
Ia menyebut telah terjadi miskomunikasi antara KNPI dan pihak dinas terkait pelaksanaan kegiatan.
Menurutnya, yang paling penting adalah substansi kegiatan yang membawa manfaat nyata bagi generasi muda.
“Upacara itu seremonial, substansinya adalah kegiatan yang bermanfaat kepada pemuda, salah satu di antaranya adalah dialog kepemudaan,” jelasnya.
