Politikal – Solidaritas Intelektual Generasi Aktivis (SIGA) Gorontalo mempublikasikan hasil kajiannya terkait polemik di Puskesmas Sipatana dalam sebuah dialog publik yang dirangkaikan dengan peluncuran organisasi pemuda di sekretariat mereka, Rabu (26/11/2025).
Kajian itu menempatkan dinamika internal puskesmas sebagai sumber utama kekisruhan yang selama ini berkembang di ruang publik.
Koordinator SIGA Gorontalo, Djamaludin Puluhulawa, menyampaikan bahwa temuan lapangan dan diskusi yang digelar organisasi menunjukkan adanya pola pengalihan isu yang muncul dari pihak internal puskesmas.
“Kesimpulan kajian kami jelas. Kepala Puskesmas Sipatana selama ini hanya dijadikan kambing hitam dalam pusaran opini yang dibangun dari dinamika internal. Ini fakta yang muncul dari forum dan hasil kajian SIGA,” ujar Djamaludin, yang juga Sekretaris Pusat BEM Nusantara.
Ia menilai kebijakan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yang memberhentikan sementara kepala puskesmas dilakukan terlalu cepat.
Menurutnya, langkah tersebut membuka ruang bagi publik untuk menganggap pimpinan puskesmas benar-benar bersalah tanpa memahami persoalan mendasar.
“Keputusan itu terlalu prematur. Kalau tidak hati-hati, publik akan diarahkan pada kesimpulan keliru. Kita tidak boleh menghakimi seseorang hanya karena desakan opini,” tambahnya.
SIGA turut menyoroti lemahnya peran Dinas Kesehatan dalam mengendalikan tensi internal maupun memberi informasi yang memadai kepada masyarakat.
Kekosongan komunikasi itulah, kata Djamaludin, yang kemudian menjadi peluang bagi oknum tertentu membangun narasi yang memperkeruh situasi.
“Kami tidak membela personal. Yang kami jaga adalah kebenaran. Oknum staf yang memicu kegaduhan tidak boleh berlindung di balik hiruk-pikuk opini publik sementara pimpinan layanan justru disalahkan,” tegasnya.
Dalam paparan kajian, SIGA menyebut disharmoni koordinasi antara dinas dan unit layanan turut memperburuk keadaan, diperparah minimnya langkah cepat untuk meluruskan informasi.
Sebagai tindak lanjut, SIGA Gorontalo merencanakan aksi demonstrasi di depan DPRD Kota Gorontalo pada Senin, 1 Desember 2025.
Aksi itu akan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya meminta Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas kegaduhan, mengevaluasi oknum staf yang dinilai memanipulasi opini, memulihkan nama Kepala Puskesmas Sipatana, serta mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Ini bukan soal siapa yang kita bela. Ini soal keadilan dan tata kelola pelayanan kesehatan. Jangan ada lagi pimpinan publik yang dikorbankan hanya karena intrik internal,” tutup Djamaludin.
SIGA memastikan tetap mengawal isu ini hingga ada kejelasan menyeluruh demi menjaga integritas layanan kesehatan dan meluruskan informasi di tengah masyarakat.
