Politikal – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikram A.Z Salilama, menyoroti kondisi kantor penghubung Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berada di Jakarta.
Ia menilai fasilitas tersebut belum mencerminkan identitas dan citra daerah jika dibandingkan dengan kantor penghubung milik provinsi lain.
Menurut Fikram, kantor penghubung memiliki fungsi strategis sebagai representasi daerah sekaligus pusat layanan bagi masyarakat Gorontalo serta pejabat daerah yang memiliki agenda kerja di ibu kota.
Namun, perhatian pemerintah daerah terhadap fasilitas tersebut dinilai masih minim.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi fisik anjungan dan kantor penghubung Gorontalo terlihat kurang terawat.
Padahal, fasilitas tersebut kerap digunakan oleh anggota DPRD, jajaran eksekutif, dan organisasi perangkat daerah dalam mendukung aktivitas pemerintahan.
Selain persoalan sarana prasarana, Fikram juga menyoroti aspek penganggaran.
Ia menegaskan agar kantor penghubung tidak dijadikan objek efisiensi anggaran, mengingat perannya yang penting dalam pelayanan dan koordinasi pemerintahan daerah dengan pusat.
Masukan tersebut disampaikan Fikram dalam rapat bersama pemerintah daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia mendorong adanya peninjauan ulang terhadap penentuan skala prioritas anggaran ke depan.
“ Saya minta Pemerintah Provinsi harus memperhatikan kantor penghubung Gorontalo yang ada di Jakarta,” tegas Fikram, Senin (22/12/25).
Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut bukan hanya menjadi keluhan pribadi, tetapi juga dirasakan oleh sebagian besar anggota legislatif di tingkat provinsi.
“ hampir semua anggota DPRD Provinsi mengeluhkan persoalan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fikram yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo meminta Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo memberikan perhatian khusus terhadap penguatan fungsi dan fasilitas kantor penghubung.
“ Ini saya minta juga kepada anggota Banggar DPRD agar memperhatikan juga hal ini,” tambahnya.
Ia berharap kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah agar kantor penghubung Gorontalo di Jakarta dapat berfungsi optimal sebagai wajah daerah sekaligus pusat pelayanan publik.
