Politikal – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Golkar, Fikram AZ Salilama, menyerap berbagai aspirasi warga saat menggelar reses di Pasar Liluwo, Kota Gorontalo, Selasa (3/2/2026) malam.
Reses yang berlangsung sekitar pukul 20.30 WITA itu dihadiri camat dan lurah setempat.
Warga dan pedagang menyampaikan sejumlah keluhan, yang mayoritas berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo.
Fikram menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat akan tetap ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah kota meski bukan berada dalam kewenangan langsung pemerintah provinsi.
“Aspirasi ini akan saya rangkum dan koordinasikan dengan Pemerintah Kota Gorontalo agar bisa dicarikan solusi yang tepat,” kata Fikram.
Salah satu aspirasi yang disampaikan warga adalah permintaan pembangunan saluran drainase sepanjang kurang lebih 200 meter di depan rumah warga.
Menurut Fikram, usulan tersebut akan tetap diperjuangkan meski keterbatasan anggaran menjadi tantangan.
“Karena anggaran tahun berjalan sudah ditetapkan, maka realisasinya perlu disesuaikan dengan mekanisme perubahan atau penganggaran berikutnya,” ujarnya.
Selain itu, warga juga menyoroti kondisi Pasar Minggu di Liluwo.
Fikram menyebut penataan pasar telah menjadi perhatian pemerintah kota, termasuk rencana pembenahan akses masuk pasar agar lebih representatif.
“Penataan pasar ini sudah menjadi pembahasan, namun saat ini pemerintah kota masih memprioritaskan penguatan UMKM dan efisiensi anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, apabila efisiensi anggaran masih menjadi kendala, maka rencana penataan fisik pasar kemungkinan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Pada kesempatan tersebut, Fikram juga menyampaikan sejumlah program bantuan yang telah direalisasikan sejak 2025, di antaranya beasiswa bagi hampir 200 penerima, bantuan UMKM, bantuan ternak ayam, serta mesin tempel untuk nelayan.
Ia menilai program-program tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
Namun, untuk tahun 2026, Fikram mengaku hanya mengalokasikan dua unit mesin tempel.
Keputusan itu diambil sebagai bentuk evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan sebelumnya.
“Kami melakukan evaluasi karena masih ditemukan bantuan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga ke depan penyaluran harus lebih selektif dan tepat sasaran,” ujar Fikram.
Meski demikian, ia menyebut bantuan tersebut tetap digunakan di sektor perikanan karena dibeli oleh nelayan lain. Namun, praktik tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan awal program pemerintah.
“Ini menjadi catatan penting agar bantuan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
