Politikal – Pemerintah Arab Saudi menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan kondisi bencana kelaparan di Gaza.
PBB menyebut ini sebagai kali pertama status kelaparan diumumkan di kawasan Timur Tengah.
Pakar PBB memperkirakan sekitar 500 ribu warga di Jalur Gaza yang hancur akibat serangan Israel kini menghadapi kelaparan parah.
Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Riyadh mengecam “kejahatan genosida yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel terhadap warga sipil yang tak berdaya di Gaza”, demikian dilansir Al Arabiya, Sabtu (23/8).
Kepala Bantuan PBB Tom Fletcher menegaskan krisis pangan itu sebenarnya bisa dicegah.
Namun, distribusi makanan terhambat “karena hambatan sistematis oleh Israel.”
Arab Saudi juga menuding bencana kemanusiaan tersebut sebagai akibat langsung “dari ketiadaan mekanisme untuk mencegah dan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan pendudukan Israel yang berulang.”
Riyadh menilai tragedi ini akan “tetap menjadi noda” bagi komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, bila tidak segera diakhiri.
Sementara itu, Israel membantah adanya krisis pangan.
“Tidak ada bencana kelaparan di Gaza,” bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Israel.
Tel Aviv menuding laporan panel Integrated Food Security Phase Classification (IPC) hanya “didasarkan pada kebohongan Hamas yang ‘dicuci’ melalui organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan pribadi.”
Dalam laporannya pada Jumat (22/8), IPC memastikan bahwa sejak 15 Agustus 2025, status bencana kelaparan atau IPC Fase 5 telah terkonfirmasi di wilayah administratif Gaza, mencakup sekitar 20 persen area Jalur Gaza.
