Politikal – Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati membubarkan posko penggalangan dana milik Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuai sorotan luas dari publik, terutama di media sosial.
Aksi pembubaran yang berlangsung di area Alun-alun Pati tersebut merupakan respons atas pendirian posko yang digunakan massa aksi untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 250 persen.
Peristiwa tersebut terekam dan videonya menyebar secara viral, memicu perdebatan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.
Menanggapi hal itu, Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan bahwa kehadiran petugas Satpol PP bukan untuk membungkam aksi massa, melainkan untuk mendukung kelancaran prosesi kirab hari jadi Kabupaten Pati.
“Satpol PP hanya untuk memperlancar prosesi kirab boyongan dari pondok Kemiri sampai Pendopo Kabupaten Pati. Supaya tertib dan lancar,” kata Sudewo, Selasa (6/8/2025) dikutip dari detikcom.
Ia menjelaskan bahwa lokasi pendirian posko tersebut tidak sesuai dengan ketentuan daerah.
“Karena di situ memang sesuai peraturan daerah tidak boleh dipakai untuk tempat seperti itu,” sambungnya.
Sudewo menegaskan bahwa unjuk rasa maupun pengumpulan sumbangan tetap diperbolehkan selama tidak melanggar ketertiban.
“Kalau soal mengumpulkan dana tidak masalah silakan. Mau demo silakan yang penting tertib jangan anarkis,” ujarnya.
Ia juga mengaku tetap membuka ruang terhadap aspirasi warga.
“Kritikan masukan itu saya dengar. Karena niat saya ini betul untuk membangun Kabupaten Pati. Jadi saya akan berusaha maksimal dandani memperbaiki Kabupaten Pati,” ucapnya.
Sebelum pembubaran dilakukan, aparat sempat melakukan negosiasi dengan massa aksi, namun berakhir buntu.
Ketegangan pun meningkat saat terjadi adu mulut antara petugas dan peserta aksi.
Massa bahkan sempat merebut kotak donasi yang telah dikumpulkan, melempar sebagian barang ke jalan, dan naik ke truk Satpol PP.
Konfrontasi memuncak saat perwakilan massa terlibat adu argumen langsung dengan Plt Sekda Pati, Riyoso.
Diketahui, aksi penolakan tersebut dipicu oleh kebijakan Pemkab Pati yang menyesuaikan tarif PBB-P2 setelah 14 tahun tidak mengalami perubahan.
Namun, lonjakan hingga 250 persen dinilai membebani warga, khususnya pelaku usaha dan petani.
