Politikal, Tajuk – Di negara demokrasi manapun, literasi politik bukanlah pelengkap, melainkan fondasi utama. Tanpa masyarakat yang memiliki pemahaman memadai terhadap hak, kewajiban, sistem politik, dan dinamika kebijakan, demokrasi hanya akan menjadi ritual elektoral yang hampa substansi.
Inilah kenyataan yang tengah dihadapi Indonesia: demokrasi prosedural terus berjalan, namun banyak warga belum terlibat secara bermakna di dalamnya.
Fenomena ini tampak dari bagaimana masyarakat kerap kali mudah termakan narasi provokatif, lebih mementingkan figur ketimbang rekam jejak, serta abai terhadap proses kebijakan yang secara langsung menyentuh kehidupan mereka.
Ketika politik hanya dilihat sebagai perebutan kursi kekuasaan, bukan sebagai alat memperjuangkan kepentingan publik, maka sesungguhnya yang sedang terjadi adalah delegitimasi demokrasi dari dalam.
Minimnya literasi politik juga memperparah polarisasi sosial yang kini makin terasa. Warga terpecah ke dalam kubu-kubu politik tanpa basis argumentatif yang kuat.
Bukan karena perbedaan ideologi, melainkan karena sentimen emosional yang dipelihara melalui media sosial dan informasi yang tidak terverifikasi. Polarisasi seperti ini tak sehat bagi bangsa yang plural seperti Indonesia.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses politik masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Publik secara umum masih enggan terlibat dalam diskusi kebijakan, perumusan regulasi, atau pengawasan kebijakan publik.
Sebagian karena tidak tahu bagaimana, sebagian lagi karena merasa politik adalah urusan elit. Padahal, dalam negara demokrasi, urusan politik adalah urusan semua warga negara.
Persoalan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Indonesia butuh strategi nasional untuk memperkuat literasi politik, bukan hanya menjelang pemilu, tetapi sepanjang waktu.
Pendidikan politik harus dimulai dari usia dini, terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal, dan diperluas melalui ruang-ruang publik nonformal: komunitas, organisasi masyarakat, bahkan ruang digital.
Negara, dalam hal ini pemerintah, wajib turun tangan secara aktif. Kampanye edukasi politik harus digalakkan, tidak sebatas program seremonial.
Lembaga-lembaga negara seperti KPU, Bawaslu, bahkan kementerian pendidikan dan komunikasi harus memiliki agenda literasi politik yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Jika perlu, ada evaluasi tahunan terhadap capaian literasi politik nasional.
Media massa, termasuk kami di Politikal.co.id, turut memikul tanggung jawab. Media bukan sekadar penyampai informasi, melainkan harus berperan sebagai jembatan pemahaman antara publik dan isu-isu politik yang kompleks.
Menghadirkan wacana politik yang mencerahkan, membuka ruang diskusi yang sehat, serta mendorong pembaca untuk berpikir kritis adalah bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai pilar keempat demokrasi.
Tak kalah penting, peran partai politik pun perlu dikaji ulang. Hingga kini, partai lebih sibuk mengurus strategi elektoral dan pencitraan, ketimbang menjalankan fungsi pendidikan politik kepada kader dan konstituen.
Padahal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara eksplisit menyebutkan bahwa fungsi edukasi politik merupakan salah satu mandat utama partai.
Kurangnya literasi politik bukan semata-mata kesalahan rakyat. Ia adalah hasil dari sistem yang belum berjalan optimal, dari budaya politik yang masih paternalistik, serta dari ruang-ruang informasi yang belum ramah bagi warga yang ingin belajar.
Namun yang lebih berbahaya adalah jika masalah ini terus diabaikan dan dibiarkan berkembang tanpa solusi.
Demokrasi membutuhkan warga negara yang paham, kritis, dan peduli. Tanpa itu, pemilu hanya akan menghasilkan penguasa, bukan pemimpin. Tanpa literasi politik yang memadai, suara rakyat dapat dengan mudah dibeli, digiring, atau dimanipulasi.
Indonesia tidak kekurangan warga yang cerdas. Yang kita perlukan adalah sistem yang memberi ruang dan dukungan agar kecerdasan itu tumbuh dalam kesadaran politik yang sehat. Literasi politik adalah pondasi. Bangsa yang besar tak akan lahir dari rakyat yang apatis.
Kini saatnya menyatakan: darurat literasi politik adalah darurat demokrasi. Dan kita semua, tanpa kecuali, wajib ambil bagian dalam upaya pemulihannya.
Catatan Redaksi
Tajuk ini adalah bentuk komitmen Politikal.co.id untuk ikut memperjuangkan demokrasi yang lebih sehat dan berkeadaban. Tajuk ini bukan sekadar opini, tetapi ajakan moral untuk seluruh elemen bangsa.
