Politikal – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Femmy Udoki mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjamin keberlangsungan lembaga-lembaga independen yang berperan langsung dalam pelayanan publik.
Femmy menilai dukungan kebijakan dan penganggaran yang diberikan belum sebanding dengan peran strategis lembaga independen bagi masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Rapat yang semula membahas tata kelola tenaga outsourcing berkembang pada pembahasan kondisi anggaran Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
Menurut Femmy, alokasi anggaran kedua lembaga tersebut jauh dari kebutuhan operasional yang wajar.
Ia menilai perencanaan anggaran KIP dan KPID untuk periode 2025–2029 belum disusun berdasarkan beban kerja nyata.
“Keberadaan mereka sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi dukungan anggaran yang disiapkan justru sangat minim,” ujar Femmy.
Secara prosedural, Femmy mengakui pembentukan lembaga telah berjalan sesuai ketentuan.
Proses seleksi anggota KPID telah dilaksanakan secara terbuka, dan Surat Keputusan disebut akan segera diterbitkan agar pelantikan dilakukan paling lambat 30 hari setelah penetapan.
Namun demikian, Femmy meragukan efektivitas kinerja lembaga tersebut setelah resmi dilantik.
Ia mengaku terkejut mengetahui besaran anggaran operasional yang hanya sekitar Rp100 juta untuk satu tahun anggaran.
Menurutnya, jumlah tersebut tidak sebanding dengan tanggung jawab pengawasan penyiaran serta pelayanan informasi publik yang harus dijalankan oleh KPID dan KIP.
“Kalau setelah dilantik mereka tidak bisa bekerja maksimal karena anggaran sangat terbatas, itu justru menjadi masalah. Bahkan tidak sampai dua bulan anggaran itu sudah habis,” kata Femmy.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mencederai proses seleksi yang telah dilaksanakan secara objektif.
Para calon terpilih telah memaparkan program kerja yang substansial, namun berisiko tidak berjalan optimal akibat keterbatasan dukungan anggaran.
“Seleksi sudah berjalan sangat transparan dan objektif. Program-program yang disampaikan calon anggota juga bagus, tetapi tidak sejalan dengan dukungan anggaran yang tersedia,” tambahnya.
Femmy menyadari penyesuaian anggaran di tengah tahun bukan hal mudah.
Meski demikian, ia mendorong pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar penganggaran lembaga independen tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi benar-benar menopang kinerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.
