Nasional

DPP GMNI Siap Jadi Mitra Strategis Ombudsman RI

×

DPP GMNI Siap Jadi Mitra Strategis Ombudsman RI

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Jenderal terpilih GMNI, Amir Mahfut, melakukan kunjungan resmi ke Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D., di kantor pusat Ombudsman. -Politikal.

Politikal – Ombudsman Republik Indonesia menggandeng Dewan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) periode 2025–2028 untuk memperkuat pengawasan dan advokasi pelayanan publik di seluruh daerah.

Sekretaris Jenderal terpilih GMNI, Amir Mahfut, bersama jajaran pengurus melakukan kunjungan resmi ke Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D., di kantor pusat Ombudsman.

Pertemuan ini membahas rencana kerja sama strategis demi memastikan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.

Agenda tersebut turut dihadiri pimpinan Ombudsman, komisioner, serta perwakilan DPP GMNI.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024 Resmi Masuk Tahap Penyidikan KPK

Mandat kunjungan diberikan langsung oleh Ketua Umum GMNI, Sujahri Somar.

Dalam pertemuan, kedua pihak menyepakati program kemitraan yang bersifat konstruktif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“GMNI memiliki jaringan kader yang kuat di berbagai daerah, mulai dari kampus besar di kota hingga pelosok daerah. Kolaborasi ini akan memperluas jangkauan pengawasan pelayanan publik, sekaligus membangun kesadaran kritis di tengah arus perkembangan teknologi digital,” ujar Mokhammad Najih.

Baca Juga :  KPK Tanggapi Kritik Surya Paloh terkait Penggunaan OTT dalam Kasus Bupati Koltim

Sementara itu, Amir Mahfut menegaskan kesiapannya mendukung langkah Ombudsman mengawal pelayanan publik yang adil, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi.

“Kami tidak hanya hadir sebagai mitra advokasi, tetapi juga sebagai penggerak edukasi publik di level mahasiswa dan masyarakat. GMNI siap menjadi jembatan antara suara rakyat dengan lembaga negara,” ucap Amir.

Kerja sama yang dibahas mencakup pelatihan kader GMNI di bidang pengawasan, kampanye literasi hukum, monitoring bersama sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk kanal pelaporan cepat.

Baca Juga :  Demo Buruh di Depan DPR RI Resmi Bubar, Said Iqbal Ancam Mogok Nasional

Pengamat kebijakan publik menilai sinergi ini sebagai contoh kolaborasi produktif yang dapat mempercepat penyelesaian masalah pelayanan publik, sekaligus meningkatkan partisipasi generasi muda dalam demokrasi substantif.

Kedua pihak optimistis kerja sama ini tidak berhenti di tataran seremoni, melainkan berjalan berkesinambungan dengan dampak nyata bagi masyarakat, baik di perkotaan maupun pelosok desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *