Politikal – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melampaui capaian kuartal sebelumnya sebesar 4,87 persen. Kinerja ini dinilai menjadi sinyal positif atas efektivitas kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut peningkatan tersebut merupakan buah dari program pemberdayaan dan stimulus fiskal yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.
“DPR menyambut baik laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaru yang melebihi harapan. Tentunya ini tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan pemerintah,” ujarnya dilansir dari laman dpr.go.id, Jumat (8/8).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi ini juga melampaui rata-rata psikologis nasional yang berada di kisaran 5 persen.
Hasil tersebut dianggap mengejutkan banyak ekonom di tengah tekanan daya beli dan belum sepenuhnya pulihnya sektor manufaktur.
Cucun menilai stimulus pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga bantuan sosial pada momen Ramadhan, Idul Fitri, dan awal Juni 2025, berhasil mendorong konsumsi masyarakat.
“Walaupun kita tidak menutup mata bahwa ada penurunan daya beli di sebagian kelompok masyarakat, tapi hasil growth kita saat ini memperlihatkan ekonomi Indonesia terus bergerak ke arah yang baik,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan ini juga didukung penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di bawah pimpinan Muhaimin Iskandar.
Sistem tersebut menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Stimulus-stimulus fiskal yang dijalankan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran karena DTSEN yang ada di bawah Menko Pemberdayaan Masyarakat,” ucap Cucun.
Ia memaparkan, dampak kebijakan tersebut terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin dari 25,22 juta pada Maret 2024 menjadi 23,85 juta pada 2025.
“Buktinya, jumlah penduduk miskin turun dari 25,22 juta pada Maret 2024 menjadi 23,85 juta penduduk,” ujarnya.
Cucun optimistis tren positif ini berlanjut, namun mengingatkan perlunya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif.
“Semua stakeholder tentu harus mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga dapat menghapus kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka kemiskinan,” tuturnya.
Ia menegaskan DPR akan terus mendukung kebijakan pro-rakyat, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan termasuk dari DPR, pelaku usaha, dan semua elemen bangsa, khususnya dari masyarakat,” tegasnya.
“Kami meyakini, pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, ditambah dukungan dan orkestrasi pembangunan dari semua pihak, pada akhirnya akan mewujudkan Indonesia yang berdikari dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya,” kata Cucun.
