Politikal – Ketua Lembaga Analisis dan Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorontalo, Fanly Katili, S.Pd, S.H, M.H, menilai ramainya perbincangan di media sosial yang menyudutkan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo sebagai bentuk penggiringan opini.
Ia meminta publik untuk berhati-hati dalam menerima informasi.
Menurutnya, potongan video yang beredar tidak merepresentasikan konteks sebenarnya sehingga dapat menyesatkan masyarakat.
“Perlu diluruskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo merupakan hasil Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” kata Fanly, Minggu (21/9/2025).
FanLy, yang juga menjabat Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKAFAH) Unisan Gorontalo, menegaskan bahwa rekaman tersebut hanyalah bagian kecil dari pemeriksaan resmi BK terhadap Wahyu Moridu.
Ia menyebut, pernyataan Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, sebelumnya juga telah dijelaskan dalam konferensi pers bahwa frasa tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah.
“Jadi, apa yang disampaikan bahwa perhugelan hal yang biasa itu sebenarnya merupakan salinan dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan setelah BK meminta klarifikasi terkait video tersebut,” jelas Fanly.
Lebih lanjut, ia menilai tudingan yang menyebut integritas DPRD melemah adalah salah kaprah.
Menurutnya, isu tersebut dipelintir sehingga memunculkan kesan BK tidak profesional.
“Kita harus hormati lembaga BK DPRD Provinsi Gorontalo, sehingga ini perlu diluruskan supaya masyarakat tidak terjebak pada narasi yang keliru,” tegasnya.
Fanly juga mengingatkan publik agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan potongan video demi kepentingan tertentu.
“Jangan sampai dengan video yang dipotong, kemudian coba dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak ingin bertanggung jawab,” ucapnya.
Ia menambahkan, dinamika yang terjadi di tingkat nasional memang turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga DPR.
Namun, menurutnya, sikap bijak tetap diperlukan dalam menyikapi isu viral.
“Semua kita ikut merasakan dinamika nasional yang kini sedang melanda negeri ini khususnya bagi kalangan lembaga DPR dgn ulah oknum-oknumnya yang tidak terpuji,” katanya.
“Namun dalam kasus ini sebagai warga yang selalu menyuarakan keadilan, tentunya wajib pula bersikap cermat dalam setiap menanggapi persoalan. Sehingga tidak justru memprovokasi dengan narasi-narasi kebencian,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Fanly mengingatkan agar rasa benci tidak menutup jalan keadilan.
“Benci boleh membara, tapi jangan sampai memadamkan api keadilan. Jangan biarkan benci membutakan hati. Keadilan wajib di tegakkan bahkan kepada mereka yang tidak kita sukai sekalipun,” pungkasnya.
