Politikal – Gelombang kritik terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid semakin kencang. Jumat (26/9), Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor ATR/BPN.
Dalam aksi tersebut, GMNI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Nusron Wahid dari jabatannya.
Koordinator aksi, Tulus B. Lumbantoruan, menilai Nusron gagal memperbaiki tata kelola agraria nasional.
Ia menyebut konflik agraria semakin meningkat tanpa penyelesaian yang jelas.
“Kami DPP GMNI menilai Nusron Wahid tidak layak menjadi Menteri ATR/BPN. Selama menjabat, dia gagal menunjukkan kapasitas serta keberpihakan terhadap rakyat. Presentasi Konflik agraria terus naik, penyelesaiannya nihil,” ujar Tulus dalam orasinya.
Tulus juga menyoroti sikap Nusron yang dinilai enggan berdialog dengan masyarakat.
“Menemui demonstran saja tidak berani, malah kabur dari kantor. Bagaimana bisa dipercaya menyelesaikan konflik agraria skala nasional? Menteri macam apa ini?” tegasnya.
Dalam orasi, Tulus bahkan menyebut Nusron lebih cocok menjadi pelawak atau pembuat konten dibanding pejabat negara.
“perilaku dan gestur nusron, ia lebih pantas jadi pelawak atau Content Creator. Bukan menjadi pejabat publik yang mengurusi tanah rakyat,” katanya yang disambut sorakan massa.
Usai aksi, Tulus menegaskan GMNI siap melanjutkan protes dengan jumlah peserta lebih besar bila Presiden tidak segera merespons.
“Jika tuntutan tidak diindahkan, kami akan kembali. Dengan massa yang lebih besar dan tekanan yang lebih kuat. Ini bukan soal pribadi Nusron, ini soal ketidakadilan struktural dalam menyelesaikan krisis agraria nasional,” ujarnya.
Kinerja Nusron Wahid memang telah menuai kritik sejak awal masa jabatan.
Organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga kelompok petani menilai pelayanan kementerian dan penyelesaian konflik agraria belum menunjukkan hasil.
GMNI menilai diamnya Presiden Prabowo bisa berdampak pada komitmen pemerintah dalam menjalankan reforma agraria sejati.
Kini, keputusan berada di tangan Presiden: mempertahankan loyalisnya atau merespons aspirasi rakyat.
