Politikal – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menegaskan proses investigasi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi selama aksi unjuk rasa di berbagai daerah akan di lakukan secara terbuka.
Pernyataan itu di sampaikan menanggapi desakan Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) yang meminta Indonesia menjamin penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.
“Setiap pelanggaran sedang diselidiki secara transparan,” demikian pernyataan Kemlu RI melalui unggahan di platform X, Rabu (3/9/2025).
Kemenlu menambahkan pemerintah berkomitmen menjaga perlindungan HAM di tengah situasi yang menegangkan akibat gelombang demonstrasi.
“Indonesia terus berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Indonesia menghormati kebebasan berkumpul dan berekspresi, tetapi menyesalkan bahwa unjuk rasa baru-baru ini menyebabkan korban dan kerusakan,” lanjut pernyataan tersebut.
Kemenlu memastikan aparat akan menegakkan hukum secara adil sekaligus memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya.
“Mekanisme pengaduan dan pemantauan khusus juga telah di tetapkan,” demikian bunyi keterangan resmi.
Pemerintah juga menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan OHCHR.
“Indonesia siap untuk terlibat secara konstruktif dengan OHCHR untuk terus meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia,” tulis Kemlu RI.
Sebelumnya, juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, mendesak investigasi menyeluruh dan cepat atas dugaan pelanggaran hukum HAM, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.
Ia juga meminta jaminan kebebasan pers serta mendorong dialog sebagai jalan keluar ketegangan.
Gelombang demonstrasi terjadi di sejumlah kota sejak pekan lalu, di picu isu gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang di nilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Situasi memanas setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus, memicu aksi protes lebih besar yang berujung bentrokan dan korban jiwa.
