Politikal – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo yang diperluas sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor pemerintahan dan pembangunan daerah.
Rapat tersebut dipimpin Gubernur Gorontalo bersama Wakil Gubernur Gorontalo.
Sejumlah unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait turut hadir dalam agenda yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (15/1/2026).
Agenda pertama rapat membahas kesiapan Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu Pertambangan.
Pembahasan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi teknis dalam pengawasan serta penindakan aktivitas pertambangan.
Forum menaruh perhatian khusus pada pertambangan ilegal yang dinilai berpotensi merugikan daerah, merusak lingkungan, serta memicu konflik sosial di masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus Mohamad Thomas Mopili menekankan pentingnya dukungan regulasi yang kuat, kejelasan kewenangan antarinstansi, serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas namun tetap menjunjung keadilan dan kepastian hukum.
Pada agenda berikutnya, rapat Forkopimda diperluas membahas persoalan lahan Bandara Djalaluddin Gorontalo.
Isu ini dinilai strategis karena bandara tersebut merupakan infrastruktur vital penunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Idrus M.T. Mopili mendorong penyelesaian persoalan lahan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat tanpa menghambat kepentingan pembangunan daerah.
Selain agenda utama, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antar pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan program strategis pemerintah daerah.
Melalui kehadiran dalam rapat Forkopimda diperluas ini, DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda dalam mendukung penegakan hukum, penyelesaian persoalan strategis, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
