Politikal – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja untuk mengevaluasi dan memvalidasi akurasi data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berbasis desil di tingkat desa dan kelurahan, Rabu (7/1/2025).
Kunjungan tersebut diterima Camat Limboto, Muhamad Rizal Botutihe, didampingi Sekretaris Lurah Usman T. Lamani bersama aparat kelurahan, termasuk Srisulistania Harun. Pertemuan berlangsung dalam forum dialog terbuka yang membahas persoalan teknis pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
Pihak kelurahan memaparkan masih adanya kendala dalam proses verifikasi dan validasi data penerima PKH, terutama terkait pemutakhiran data melalui aplikasi sistem nasional. Sejumlah usulan bantuan belum dapat direalisasikan karena harus melalui tahapan verifikasi berlapis.
Kelurahan juga menyampaikan bahwa pada November lalu telah diajukan sekitar empat calon penerima bantuan penurunan daya listrik. Namun, setelah dilakukan pengecekan ulang di aplikasi, muncul persyaratan tambahan seperti kelengkapan foto rumah dan kesesuaian data desil sehingga usulan tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada pendamping PKH.
“Penyaluran bantuan tidak bisa langsung dilakukan karena harus melalui proses verifikasi data terlebih dahulu. Semua masuk ke aplikasi, kemudian diverifikasi kembali oleh pendamping hingga dinyatakan layak,” ujar salah satu perwakilan kelurahan dalam forum tersebut.
Saat ini, masih tercatat sekitar 60 data calon penerima yang memerlukan pendalaman lanjutan. Beberapa di antaranya belum dapat ditindaklanjuti karena status desil belum sesuai atau masih menunggu hasil verifikasi dari sistem.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya akurasi dan keterbukaan data agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran serta tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. DPRD juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pendamping PKH.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD berharap sinergi antar pemangku kepentingan semakin solid dan sistem pendataan sosial dapat diperbaiki sehingga penyaluran PKH dan bantuan sosial lainnya berjalan lebih efektif, adil, dan transparan.
