Politikal – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat langkah percepatan digitalisasi pemerintahan melalui Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 yang digelar di Cabana Resto and Resort, Kabupaten Boalemo, Rabu (23/7/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi ini menghadirkan seluruh Sekda, Kepala Dinas Kominfo, dan Tim Koordinasi SPBE dari enam kabupaten/kota di Gorontalo.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menegaskan bahwa penerapan SPBE tidak boleh dilihat sebatas persoalan teknologi, melainkan bagian integral dari reformasi birokrasi.
“SPBE harus menjadi alat untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka, terhubung, dan efisien. Ini pekerjaan bersama, tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” tegas Sofian.
Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Gorontalo meraih indeks SPBE 4,13 dengan predikat Sangat Baik pada tahun 2024.
Namun, ketimpangan capaian antardaerah masih menjadi catatan penting.
“Perbedaan capaian SPBE antar kabupaten/kota harus diselesaikan bersama. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam transformasi digital pemerintahan,” tambah Sekda.
Berdasarkan data, Kabupaten Bone Bolango mencatat skor tertinggi dengan 3,00, disusul Gorontalo Utara (2,89), Kota Gorontalo (2,82), dan Kabupaten Gorontalo (2,68). Sedangkan Boalemo (2,40) dan Pohuwato (2,52) masih berada di kategori Cukup.
“Sesuai arahan bapak Gubernur Gusnar Ismail dengan semangat kolaboratif, komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di Gorontalo harus kita wujudkan, untuk membangun pemerintahan digital yang inklusif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Rakor juga membahas peralihan evaluasi SPBE menuju Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) yang akan menjadi tolok ukur baru digitalisasi instansi pemerintahan.
Para peserta menyusun rencana aksi bersama guna mendukung penerapan SPBE yang merata di seluruh daerah.
