Politikal – Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025 tercatat menguat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan nasional sebesar 5,12 persen secara tahunan (YoY) dan 4,04 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dalam lonjakan ini. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 13,83 persen, menjadikannya sektor terbesar kedua setelah industri pengolahan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, pertumbuhan signifikan sektor pertanian hingga 13,53 persen merupakan bukti keberhasilan berbagai program strategis pemerintah.
“Pertumbuhan sektor pertanian hingga 13,53 persen bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari program-program nyata yang langsung menyentuh kebutuhan petani,” katanya dalam siaran pers, Selasa (5/8/2025).
Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut percepatan distribusi pupuk, pompanisasi, dan perbaikan infrastruktur pertanian menjadi faktor utama peningkatan produksi.
“Ke depan, kami akan terus mempercepat langkah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkapnya.
Data BPS menunjukkan nilai tambah sektor pertanian meningkat tajam, dari Rp361,5 triliun pada triwulan I menjadi Rp410,4 triliun pada triwulan II-2025.
Kementan menilai hasil ini tidak lepas dari kerja keras petani dan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Produksi pangan nasional juga mengalami tren kenaikan, sejalan dengan proyeksi FAO.
Produksi padi tahun ini diperkirakan menembus 55,6 juta ton, lebih tinggi dibanding rata-rata lima tahun terakhir.
Sementara produksi jagung diproyeksikan mencapai 15,5 juta ton, meningkat 6 persen dibandingkan rerata sebelumnya.
Tak hanya di Jawa, pemerataan pertumbuhan juga terjadi di kawasan timur. Sulawesi mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi sebesar 5,83 persen.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Pemerintah pun berkomitmen memperkuat sektor ini melalui perluasan areal tanam, replanting sawit rakyat, hingga mekanisasi pertanian.
“Kalau saya kembalikan ke pemerintah, toh uang ini akan kembali ke masyarakat juga. Sama saja. Tidak usah egois menarik semua anggaran jadi kewenangan DPRD,” tutup Ghalib.
