Politikal – Polemik internal melanda Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Gorontalo setelah Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) Bone Bolango, Ronal Alibasa, menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Gorontalo, Lahmudin Hambali.
Perselisihan ini dipicu keputusan Lahmudin menunjuk Pedro Bau sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Askab Bone Bolango.
Ronal menilai langkah tersebut diambil secara sepihak, tanpa landasan regulasi organisasi yang sah.
“Keputusan ini terlalu dipaksakan dan sarat kepentingan pribadi, apalagi tahun depan akan digelar Kongres PSSI Provinsi Gorontalo. Saya tidak melihat dasar hukum yang jelas,” ujar Ronal kepada wartawan, Minggu (10/8).
Ronal juga mempertanyakan rekam jejak Pedro Bau yang saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Bone Bolango.
Ia mengaku telah berusaha meminta klarifikasi langsung kepada Lahmudin maupun Sekretaris Asprov Alan Wungguli, namun belum memperoleh jawaban resmi.
“Sampai sekarang saya belum menerima surat resmi dari PSSI pusat. Sekjen hanya bilang akan dikirim, tapi hingga kini belum ada,” tegasnya.
Berdasarkan komunikasi dengan sejumlah pengurus Askab dan Askot di berbagai daerah, Ronal mengklaim tidak menemukan adanya instruksi serupa dari PSSI pusat.
Ia bahkan mempertanyakan apakah kebijakan ini juga diberlakukan di Askab Pohuwato dan Gorontalo Utara, yang ketuanya memiliki afiliasi politik sama dengan Ketua Asprov.
Masa jabatan pengurus Askab PSSI Bone Bolango, kata Ronal, seharusnya berakhir pada 2026.
Pergantian kepemimpinan, menurutnya, wajib melalui mekanisme resmi dan tidak boleh dilakukan dengan memotong periode tanpa alasan yang jelas.
“Seharusnya periode diselesaikan dulu, baru kemudian dilakukan pemilihan. Di situ ruang pertarungan yang sehat dan demokratis. Tapi ini dipotong di tengah jalan tanpa dasar hukum, hanya karena kepentingan pribadi,” katanya.
Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan dalam organisasi olahraga.
“Kalau alasan kinerjanya jelas, saya terima. Tapi kalau tidak pernah disampaikan, apalagi tanpa surat resmi PSSI pusat, ini janggal,” ucapnya.
Ronal menegaskan sepak bola adalah milik publik dan tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik tertentu.
“Kalau modelnya begini, organisasi akan terpecah dan prestasi yang dibangun akan runtuh. Saya berharap PSSI pusat turun tangan untuk menjaga marwah organisasi dan memastikan aturan ditegakkan,” pungkasnya
