Politikal – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Alaska pekan depan.
Pertemuan ini juga akan dihadiri sejumlah pemimpin negara Eropa, dengan konflik Rusia–Ukraina diperkirakan menjadi salah satu agenda pembahasan utama.
Sebelumnya, pada 28 Februari 2025, Trump sempat menggelar pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih.
Namun, pembicaraan tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Washington mendorong perdamaian antara Ukraina dan Rusia, tetapi Kiev menolak karena masih ada ancaman kehilangan wilayah.
Beberapa pemimpin Eropa menyatakan mendukung langkah diplomasi Trump, namun menekankan gencatan senjata dan keterlibatan aktif Ukraina sebagai prasyarat pembicaraan damai.
Meski menjadi pihak yang terdampak langsung, nama Zelensky belum tercantum dalam daftar peserta KTT Alaska.
Pihak Gedung Putih menyebut kemungkinan keterlibatan Presiden Ukraina belum sepenuhnya tertutup.
Seorang pejabat Gedung Putih menuturkan, agenda yang melibatkan Zelensky kemungkinan dilakukan setelah pertemuan Trump–Putin.
Trump sendiri dikatakan tetap membuka peluang untuk pertemuan puncak trilateral.
“Gedung Putih sedang merencanakan pertemuan bilateral yang diminta oleh Presiden Putin,” ujar pejabat tersebut, dilansir CNN International, Minggu (10/8/2025).
Sejak rencana pertemuan ini diumumkan, upaya diplomatik intensif dilakukan di belakang layar untuk mengajak sekutu AS bergabung.
Namun, belum ada kepastian waktu maupun format pembahasan yang melibatkan Ukraina.
Zelensky bersama pemimpin Eropa menegaskan bahwa Ukraina harus menjadi bagian dari proses pembicaraan untuk mengakhiri perang.
“Ukraina memiliki kebebasan memilih atas takdirnya sendiri. Negosiasi yang berarti hanya dapat terjadi dalam konteks gencatan senjata atau pengurangan permusuhan. Jalan menuju perdamaian di Ukraina tidak dapat diputuskan tanpa Ukraina,” bunyi pernyataan bersama.
Pernyataan tersebut juga menegaskan prinsip bahwa perbatasan internasional tidak boleh diubah dengan paksa, dan jalur kontak saat ini harus menjadi titik awal negosiasi.
Selain itu, setiap perjanjian diplomatik harus menyertakan jaminan keamanan yang kuat dan kredibel untuk memastikan Ukraina dapat mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya secara efektif.
