HeadlineNasional

GMNI Ancam Berkemah di Depan ATR/BPN Jika Tak Ditemui Nusron Wahid

×

GMNI Ancam Berkemah di Depan ATR/BPN Jika Tak Ditemui Nusron Wahid

Sebarkan artikel ini
- Politikal

Politikal –  Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat (26/9), memperingati Hari Tani Nasional.

Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB itu mengusung tema “Indonesia Darurat Agraria” dengan seruan “Kembalikan Kedaulatan Rakyat atas Tanah.”

Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar memimpin langsung jalannya aksi dan menegaskan dua tuntutan utama, yakni agar pihak kementerian mengutus pejabat resmi menemui massa, serta menjadwalkan pertemuan langsung dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada awal pekan depan.

Baca Juga :  Apa Saja yang Dibahas Mahasiswa dan Pemerintah di Istana Semalam?

“Kalau sampai awal minggu depan kami tidak dipertemukan dengan Pak Menteri, kami akan kembali unjuk rasa di sini dan jika masih tetap Nusron Wahid tidak datang kami akan berkemah di depan gedung kementerian ini sampai Nusron Wahid mau berdialog langsung dengan kami,” tegas Sujahri.

Kekecewaan sempat memuncak setelah massa mengetahui Menteri tidak berada di tempat. Mereka mencoba masuk ke gedung, namun aparat kepolisian menghalau sehingga situasi tetap terkendali. Aksi berlangsung damai meski sempat memanas.

Baca Juga :  Aktivis Ultimatum Alfamart: Minta Pemkot Gorontalo Cabut Izin Operasional

Menanggapi desakan massa, Kementerian ATR/BPN akhirnya mengirim perwakilan untuk menemui demonstran.

Perwakilan tersebut menyatakan bahwa aspirasi GMNI diterima dan segera dibahas dengan pimpinan untuk penjadwalan audiensi.

“Kami menerima aspirasi yang disampaikan teman-teman GMNI, dan akan mengupayakan agar pertemuan dengan Menteri dapat dilaksanakan minggu depan,” kata utusan kementerian itu.

Baca Juga :  Kongres XXII GMNI Alami Kebuntuan, Pimpinan Sidang Ultimatum Panitia Terkait Gedung Merdeka

Dalam pernyataan resminya, DPP GMNI menilai kondisi pertanahan di Indonesia sudah masuk fase darurat.

Mereka menuding negara gagal menjalankan reforma agraria sejati dan justru memperkuat ketimpangan lewat kebijakan yang pro-korporasi.

Sujahri menegaskan perjuangan ini bukan sekadar simbolik, melainkan komitmen nyata GMNI dalam mengawal hak rakyat atas tanah.

“Ini bukan soal satu hari aksi. Ini soal nyawa petani, tanah rakyat, dan masa depan kedaulatan bangsa,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *