Politikal – Aksi demonstrasi jilid II yang digelar Aliansi Merah Maron di Bundaran Saronde, Senin (1/9/2025), menarik perhatian pejabat daerah.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili bersama Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kapolda Gorontalo turun langsung ke lokasi untuk mendengar tuntutan mahasiswa.
Dalam suasana terbuka, pimpinan DPRD bersama anggota dewan lainnya duduk bersila di jalan, ikut menyimak orasi mahasiswa satu per satu.
Ketua DPRD Gorontalo Thomas Mopili menegaskan komitmennya menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.
“Saya sepakat dengan Pak Gubernur untuk mengawal surat adik-adik ke Kemendagri, sekaligus menerima tawaran Ibu Wakil Gubernur agar menghadirkan perwakilan mahasiswa saat bertemu di sana,” kata Thomas Mopili.
“Tidak ada ruang bagi pejabat di Gorontalo untuk menutup diri dari kritik dan aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa,” tegasnya.
Mahasiswa membawa sejumlah tuntutan strategis. Mereka mendesak Gubernur meneruskan aspirasi soal pemberhentian menteri bermasalah serta pencopotan wakil menteri yang rangkap jabatan langsung kepada Presiden.
Selain itu, mereka meminta DPRD mengonsolidasikan partai politik untuk memperjuangkan tuntutan hingga ke parlemen pusat, serta memfasilitasi dialog mahasiswa dengan DPR RI.
Aliansi juga menolak kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan dan memberatkan rakyat, termasuk aturan dana pensiun, pemotongan transfer daerah, pengurangan dana pendidikan, serta pembahasan RUU Polri dan RKUHAP.
Massa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian dan meminta DPRD membuka hasil kerja Pansus Pertambangan agar transparan kepada publik.
Aksi berjalan tertib dengan pengamanan aparat. Kehadiran pejabat daerah di tengah massa dinilai menjadi sinyal positif terbukanya ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah.
