Politikal – Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pembenahan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan. Dukungan itu disampaikan Sekretaris Daerah Gorontalo, Sofian Ibrahim, saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ke Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo, Senin (30/6/2025).
Kehadiran pejabat pusat tersebut dinilai menjadi momen strategis untuk mempercepat reformasi kelembagaan dan pelayanan publik di daerah.
“Kehadiran Wamen Imigrasi ini adalah bentuk perhatian luar biasa dari pemerintah pusat. Kami di daerah siap menyambut dengan kerja nyata, terutama dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan pelayanan keimigrasian,” ujar Sofian.
Sofian menjelaskan, sinergi pusat-daerah dibutuhkan, termasuk dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan kantor imigrasi baru.
Apalagi, Gorontalo tengah diproyeksikan sebagai embarkasi haji, sehingga layanan keimigrasian harus diperkuat.
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas haji yang semakin tinggi.
Sementara itu, Wakil Menteri Silmy Karim menegaskan, wacana pemisahan antara struktur imigrasi dan pemasyarakatan dari Kemenkumham adalah bagian dari transformasi kelembagaan.
“Kita ingin layanan imigrasi dan pemasyarakatan lebih cepat, lebih profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pemisahan kelembagaan bukan semata administratif, tapi bagian dari transformasi menyeluruh,” ujar Silmy.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan cara pandang birokrasi, di mana jabatan tinggi seharusnya menjadi ladang pengabdian, bukan justru meminta dilayani. Perubahan budaya kerja menurutnya menjadi fondasi utama reformasi.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah rencana strategis turut dibahas, mulai dari pembangunan kantor baru, pembenahan sistem mutasi dan anggaran, hingga penguatan peran daerah dalam pengawasan orang asing dan tahanan.
Reformasi jangka panjang juga diarahkan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, pergerakan penduduk, dan kesiapan SDM serta infrastruktur dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.
