Politikal, Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menerapkan kebijakan baru dalam penataan tenaga penunjang kegiatan daerah (TPKD) non-data base.
Mulai 1 Agustus 2025, pengangkatan tenaga tersebut tidak lagi dilakukan oleh pimpinan OPD, melainkan melalui surat keputusan (SK) resmi dari Wali Kota.
Langkah ini diambil untuk mencegah munculnya perekrutan liar yang dapat menambah beban anggaran daerah tanpa pengawasan jelas.
“Biar nggak ada penambahan liar. Semua dikendalikan Pemkot,” tegas Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat memberikan arahan di kantor wali kota, Senin (28/7/2025) pagi.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk penataan struktural agar TPKD non-data base memiliki legitimasi administratif yang lebih kuat dalam sistem Pemkot.
Namun demikian, status TPKD non-data base masih belum sepenuhnya aman, sebab bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
“Sudah ada lampu hijau dari Kemendagri, tapi belum ada jaminan jangka panjang. Kita tetap harus tunggu kepastian resmi dari pusat,” ujarnya.
Wali kota juga menyinggung soal kontribusi tenaga TPKD terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Ia mengingatkan bahwa mereka wajib ikut mendukung sektor PAD.
“Kalau tidak mau bantu PAD, ya mundur saja. Ini pilihan, bukan paksaan,” ucap Adhan.
Ia mengajak seluruh TPKD non-data base untuk tetap menunjukkan dedikasi dalam menjalankan tugas.
“Sambil menunggu keputusan pusat, mari kerja sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah,” pungkasnya.
