Politikal – Dugaan praktik percaloan dalam proses rekrutmen calon anggota Polri kembali mencuat ke permukaan.
Zakaria seorang diri menggelar unjuk rasa di depan Markas Polda Gorontalo, menuding adanya keterlibatan oknum dalam tim seleksi penerimaan calon Bintara dan Akademi Kepolisian (Akpol) yang diduga memainkan praktik “mafia casis”.
Dalam orasinya, Zakaria secara lantang menuntut transparansi dan keadilan dalam proses seleksi.
Ia mengaku membawa sejumlah nama yang diduga terlibat dalam praktik percaloan tersebut dan mendesak untuk dapat bertemu langsung dengan Kapolda Gorontalo guna menyerahkan data itu secara resmi.
“Ini bukan sekadar tuduhan tanpa dasar. Kami punya nama-nama yang patut diduga terlibat. Kami ingin bertemu langsung dengan Kapolda untuk menyampaikan ini secara terbuka,” ujar Zakaria.
Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Berdasarkan keterangan Perwira Pengawas (Pamenwas) yang menemui massa aksi, prosedur untuk bertemu Kapolda tidak dapat dilakukan secara spontan.
Zakaria diminta mengajukan surat resmi dan menunggu ketersediaan waktu dari pimpinan kepolisian daerah tersebut.
Respons itu justru memantik kekecewaan.
Zakaria menilai mekanisme birokratis tersebut berpotensi menghambat penyampaian laporan masyarakat yang bersifat mendesak, terlebih menyangkut integritas institusi penegak hukum.
“Kalau harus menunggu, lalu siapa yang menjamin praktik ini tidak terus berjalan? Ini menyangkut masa depan institusi Polri,” tegasnya.
Tak berhenti pada tuntutan pertemuan, Zakaria juga mendesak Kapolda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen serta integritas tim seleksi.
Ia menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap tahapan penerimaan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi pihak-pihak berkepentingan.
Selain itu, Zakaria secara khusus menyoroti dugaan pelanggaran administratif, terutama terkait syarat domisili peserta seleksi Akpol.
Ia menegaskan bahwa calon yang tidak memenuhi ketentuan administratif sejak awal pembukaan pendidikan seharusnya tidak diloloskan.
“Jangan ada toleransi bagi pelanggaran prosedur. Kalau administrasi saja sudah cacat, bagaimana kita berharap integritas ke depan?” katanya.
Sebagai bentuk tekanan, Zakaria berjanji akan kembali menggelar aksi lanjutan atau “unjuk rasa berjilid” hingga tuntutannya dipenuhi.
Ia menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata untuk kepentingan transparansi, melainkan demi menjaga marwah institusi kepolisian.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen aparat penegak hukum masih rentan.
Tanpa langkah tegas dan transparan dari internal institusi, isu “mafia casis” berpotensi terus menjadi bayang-bayang yang menggerus legitimasi Polri di mata masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya untuk meminta hak jawab dari pihak Polda Gorontalo.
