Politikal – Perkembangan terbaru terungkap dalam penanganan kasus temuan emas seberat sekitar satu kilogram di Bandara Djalaluddin.
Penyidik Polres Gorontalo kini telah mengantongi hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) sebagai bagian dari penguatan pembuktian.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo, Andrian Pratama, menyampaikan bahwa tim penyidik telah kembali dari Manado setelah menjalani rangkaian pemeriksaan, termasuk di Labfor dan DPMPTSP.
“Tim sudah kembali dari Labfor Manado dan pemeriksaan di DPMPTSP,” ujar Andrian saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).
Ia menegaskan, perkembangan penanganan perkara saat ini berbeda dibanding pekan sebelumnya.
Jika sebelumnya hasil uji laboratorium belum tersedia, kini dokumen tersebut telah diterima penyidik.
“Hasil Labfor sudah ada. Itu yang nantinya akan disuguhkan ke ahli,” katanya.
Menurut Andrian, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar dalam tahapan berikutnya, yakni pemeriksaan saksi ahli dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Rencananya, tim penyidik akan bertolak ke Jakarta pada pekan depan untuk meminta keterangan ahli guna mendalami aspek teknis dan legalitas emas yang diamankan.
“Rencana minggu depan kami berangkat untuk pemeriksaan saksi ahli di Ditjen Minerba Kementerian ESDM,” pungkasnya.
Langkah ini dinilai krusial untuk mengungkap asal-usul emas, sekaligus memastikan apakah logam mulia tersebut berkaitan dengan aktivitas pertambangan tanpa izin.
Meski demikian, hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka.
Polisi masih fokus pada penguatan alat bukti serta pendalaman keterangan saksi dan ahli.
Sebelumnya, aparat mengamankan lima keping emas dengan total berat sekitar 1 kilogram dari Bandara Djalaluddin.
Kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan karena diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.
Redaksi Politikal.co.id akan terus mengawal perkembangan kasus ini sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas penegakan hukum, serta kepentingan publik.
