Politikal – Proses seleksi penerimaan anggota Kepolisian di Gorontalo kembali menuai sorotan.
Kritik datang dari kalangan aktivis yang menilai rekrutmen Bintara hingga taruna Akademi Kepolisian (Akpol) mulai menunjukkan indikasi ketimpangan.
Aktivis muda Gorontalo, Zakaria, menilai mekanisme seleksi saat ini berpotensi menjauh dari prinsip keadilan.
Ia menyoroti adanya dugaan kepentingan tertentu yang memicu polarisasi, terutama dalam peluang bagi putra-putri daerah.
Isu ini mengemuka setelah beredar kabar di masyarakat terkait dugaan praktik yang tidak sesuai prosedur dalam beberapa tahun terakhir.
Zakaria mengaku semakin mencermati persoalan ini usai melihat langsung ketentuan domisili dalam pengumuman penerimaan Taruna/Taruni Akpol Tahun Anggaran 2026 di Mapolda Gorontalo.
Dalam pengumuman tersebut, terdapat aturan mengenai kewajiban domisili minimal dua tahun di wilayah pendaftaran.
Selain itu, tersedia alternatif bagi peserta yang tidak memenuhi syarat, termasuk penggunaan bukti pendidikan atau dokumen kependudukan.
“Jika aturan ini hanya menjadi pajangan tanpa implementasi yang konsisten, maka kita sedang memelihara ketidakadilan secara sistematis,” ujar Zakaria dalam keterangannya, Kamis (30/4).
Menurut dia, kritik yang disampaikan bukan bertujuan membatasi peserta dari luar daerah.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam seluruh tahapan seleksi.
Zakaria menilai prinsip meritokrasi harus dijadikan dasar utama dalam proses rekrutmen institusi kepolisian.
Tanpa itu, hasil seleksi berpotensi kehilangan legitimasi di mata publik.
Ia juga meminta Kapolda Gorontalo segera merespons berbagai dugaan yang berkembang.
Langkah tegas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Ini bukan semata soal siapa yang diterima, tetapi bagaimana proses itu dijalankan. Polisi yang baik lahir dari proses yang jujur,” tegasnya.
Pengawasan, lanjut Zakaria, tidak hanya berlaku pada seleksi Akpol, tetapi juga pada penerimaan Bintara.
Ia menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen.
Sebagai bentuk respons, Zakaria bersama sejumlah mahasiswa berencana menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Gorontalo.
Aksi tersebut akan bertepatan dengan momentum May Day.
“Aksi ini adalah peringatan. Warning bagi institusi agar kembali pada marwahnya. Kita ingin polisi yang lebih berkualitas dalam mengayomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga berencana mengirimkan laporan resmi ke Mabes Polri. Langkah ini diharapkan dapat mendorong evaluasi di tingkat pusat.
Zakaria menegaskan, integritas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Ia menilai proses rekrutmen adalah titik awal yang menentukan kualitas institusi.
“Pada akhirnya, polisi yang baik adalah polisi yang jujur. Dan kejujuran itu harus dimulai sejak pintu pertama: proses rekrutmen,” pungkasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak Polda Gorontalo.
Pihak redaksi masih terus mengupayakan konfirmasi dan akan memperbarui informasi setelah mendapatkan keterangan dari instansi terkait.
