Politikal – Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Gorontalo, Jhojo Rumampuk, mengungkap dugaan upaya pemberian sejumlah uang oleh Owner Sky Biliard berinisial DD yang disebut-sebut terkait dengan pemberitaan mengenai peredaran minuman keras (miras) di SKY Biliard, pada Sabtu, 9 Mei 2026 sekitar pukul 23.55 Wita.
Menurut keterangan Jhojo, peristiwa tersebut bermula saat dirinya berada di sebuah warung kopi di belakang Universitas Negeri Gorontalo.
Ia mengaku dihubungi oleh seorang kenalan untuk bertemu.
” Saya ditelfon dan diajak untuk bertemu, saat masuk mobil, mobilnya langsung diputar dan menuju ke Tana Teman dan dipaksa untuk bertemu dengan DD. Setelah itu saya diantar kembali ke tempat sebelumnya,” ungkap Jhojo, Minggu,(10/5/202), dini hari.
Namun, dalam pertemuan tersebut, Jhojo mengaku justru dipertemukan dengan DD di salah satu warkop.
Setelah pertemuan awal, Jhojo menyebut dirinya kembali didatangi dan dipanggil keluar, di mana ia melihat DD berada di luar lokasi menggunakan mobil berwarna hitam.
” Karena sementara bicara, saya didatangi kembali dan diajak ke jalan. Sampai di jalan ada mobil Fortuner hitam yang di dalamnya ada Owner SKY Biliard. Saat bicara sebentar, hand bag saya dirampas dan diisi amplop putih pemberian DD,” jelas Jhojo.
Dalam kesempatan itu, Jhojo mengklaim menerima sebuah amplop putih berisi sejumlah uang.
Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk yang diduga merupakan upaya intervensi terhadap kerja jurnalistik.
Merasa profesinya dilecehkan, Jhojo kemudian meminta anggotanya untuk mengembalikan uang tersebut kepada pihak yang bersangkutan, yang saat itu disebut berada di SKY Biliard.
” Saat itu juga, saya memerintahkan anggota saya untuk mengembalikan amplop tersebut kepada DD,” tegas Jhojo.
Jhojo juga menilai peristiwa ini semakin menguatkan dugaan adanya aktivitas penjualan miras impor di tempat tersebut, sebagaimana yang selama ini diberitakan.
Ia pun berharap Pemerintah Kota Gorontalo dapat mengambil sikap tegas atas persoalan ini.
Menurutnya, jika terbukti melanggar aturan, maka penindakan hingga penutupan tempat usaha perlu dipertimbangkan demi melindungi generasi muda.
“Jangan hanya berdasarkan surat pernyataan, pihak Pemerintah Kota terus membiarkan tempat usaha tersebut. Maka apa yang menjadi cita-cita Wali Kota Adhan untuk menjadikan Kota Gorontalo yang religius akan sangat jauh dari penyampaiannya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait guna memperoleh hak jawab dan klarifikasi atas dugaan tersebut.
