Politikal – Aktivis Gorontalo, Frenky Max Kadir, kembali melontarkan kritik keras terhadap proses seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2026 di Polda Gorontalo.
Ia menilai terdapat dugaan kuat praktik yang sarat kepentingan dalam tahapan penerimaan, khususnya pada proses verifikasi administrasi.
Dalam konteks seleksi tersebut, salah satu syarat penting dalam penerimaan Taruna Akpol adalah ketentuan domisili minimal dua tahun di wilayah Polda tempat peserta mendaftar, terhitung sejak pendidikan dibuka.
Frenky menyebut, sejumlah informasi yang ia terima mengarah pada adanya peserta yang diduga memiliki kedekatan dengan Pejabat Utama (PJU) Polda Gorontalo yang tetap dinyatakan lolos tahap administrasi, meskipun menurutnya menyisakan sejumlah kejanggalan.
“Kalau ini benar terjadi, maka kita sedang bicara soal rusaknya prinsip dasar seleksi. Ada indikasi kuat anak-anak dari PJU ikut dan bahkan lolos administrasi. Ini harus dibuka ke publik,” kata Frenky, Jumat (05/6/2026).
Ia menegaskan, seleksi Akpol seharusnya menjadi ruang yang benar-benar steril dari intervensi apa pun, termasuk dari internal institusi kepolisian sendiri.
“Jangan sampai publik melihat bahwa kedekatan dengan jabatan itu menjadi tiket lolos seleksi. Kalau itu terjadi, maka ini sangat mencederai rasa keadilan,” ujarnya.
Tidak hanya soal dugaan keterlibatan keluarga PJU, Frenky juga menyoroti adanya peserta dari luar daerah Gorontalo yang diduga merupakan anak dari seorang perwira tinggi (jenderal) di luar wilayah Polda Gorontalo, namun tetap lolos pada tahap administrasi.
“Ini juga menjadi pertanyaan serius. Bagaimana mungkin ada peserta dari luar daerah, yang bahkan masih tercatat sebagai siswa SMA di luar Gorontalo, bisa lolos administrasi di Polda Gorontalo?” ucapnya.
“Kalau benar masih aktif sekolah di luar daerah, maka patut dipertanyakan bagaimana verifikasi domisili dan data administrasinya dilakukan,” tambahnya.
Frenky menilai kondisi tersebut berpotensi menggerus hak putra-putri daerah Gorontalo yang telah memenuhi seluruh persyaratan secara sah dan administratif.
“Yang dirugikan itu bukan sekadar peserta, tapi anak-anak Gorontalo yang betul-betul memenuhi syarat. Mereka bisa tersingkir oleh sistem yang tidak transparan,” tegasnya lagi.
Ia bahkan menyebut bahwa jika dugaan tersebut tidak segera diklarifikasi, maka akan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen di tubuh Polri.
“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan, maka publik akan menilai ada pembiaran. Dan ini sangat berbahaya bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” katanya.
“Sekali lagi saya tegaskan, seleksi Akpol bukan ruang kompromi. Kalau ada permainan, harus dibongkar,” lanjutnya.
Frenky juga mendesak agar Polda Gorontalo membuka data peserta yang lolos administrasi secara transparan dan melakukan audit internal terhadap proses verifikasi.
“Kami minta data itu dibuka. Siapa yang lolos, dari mana asalnya, dan bagaimana proses verifikasinya. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
“Kalau semuanya sudah sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk takut membuka data ke publik,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi telah berupaya beberapa kali melakukan konfirmasi kepada pihak Polda Gorontalo terkait berbagai dugaan yang disampaikan, termasuk soal proses verifikasi administrasi dalam seleksi Taruna Akpol Tahun 2026.
Namun, hingga saat ini belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak terkait.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Polda Gorontalo maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini untuk memberikan penjelasan agar informasi yang disampaikan kepada publik dapat berimbang dan terverifikasi sesuai kaidah jurnalistik.
Catatan :
Baca berita sebelumnya :
