Politikal – Para penambang rakyat di Kabupaten Gorontalo resmi mendeklarasikan pembentukan Koperasi Hulondalo Bumi Resource, sebagai upaya memperkuat kelembagaan sekaligus mendukung penataan sektor pertambangan rakyat yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Pembentukan koperasi tersebut diputuskan dalam rapat yang digelar di Sekretariat Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Gorontalo, pada hari ini.
Kehadiran koperasi dinilai menjadi langkah konkret untuk mendorong aktivitas pertambangan rakyat agar berjalan sesuai ketentuan hukum, lebih produktif, serta memperhatikan aspek lingkungan.
Rapat pembentukan dan pengesahan koperasi dipimpin oleh Abdul Aziz Latif selaku pimpinan sidang.
Ia juga dikenal sebagai pendiri koperasi pengusul wilayah WIUP/WIUPK Prioritas seluas 2.500 hektare di Kabupaten Gorontalo Utara.
Seluruh peserta rapat menyepakati pembentukan Koperasi Hulondalo Bumi Resource beserta susunan pengurusnya.
Robin Bilondatu ditetapkan sebagai ketua, Arif Rahim sebagai sekretaris, dan Ronny Ismail sebagai bendahara. Selain itu, koperasi tersebut beranggotakan 20 orang penambang rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi V DPP APRI, Taufiq Hiola, menyebut keberadaan koperasi memiliki peran penting dalam memperkuat posisi penambang rakyat, baik dari sisi kelembagaan maupun kepastian hukum usaha.
“Koperasi menjadi salah satu bentuk organisasi yang dapat memperkuat penambang rakyat, baik dari sisi pengelolaan usaha, akses pembinaan, maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” ujar Taufiq.
Menurutnya, melalui wadah koperasi, para penambang rakyat akan lebih mudah memperoleh pendampingan, pembinaan, serta menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi yang berlaku.
Ketua Koperasi Hulondalo Bumi Resource, Robin Bilondatu, mengatakan proses pembentukan koperasi mendapat pendampingan dari jajaran APRI Kabupaten Gorontalo.
Ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi ruang bersama bagi para penambang agar tidak lagi bekerja secara individual.
Pembentukan koperasi ini juga disebut sebagai tindak lanjut atas sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).
“Dengan berkoperasi, kami bisa mengurus Proses Izin Usaha Pertambangan WIUP / WIUPK Prioritas akses permodalan ke bank, pelatihan K3, dan penjualan hasil tambang dengan harga adil. Tujuannya satu: mensejahterakan anggota tanpa merusak lingkungan,” ujar Ketua Koperasi .
Robin berharap keberadaan koperasi dapat membuka akses yang lebih luas bagi anggota, mulai dari legalitas usaha, dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga jaminan pemasaran hasil tambang dengan nilai yang lebih menguntungkan.
Dengan terbentuknya Koperasi Hulondalo Bumi Resource, para penambang rakyat di Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmen untuk menjalankan usaha pertambangan secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.
