Politikal – Gelombang desakan publik terhadap penindakan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, terus meluas.
Tidak hanya menyasar oknum anggota legislatif berinisial WW, sorotan masyarakat kini juga mengarah kepada sejumlah kepala desa yang diduga melakukan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut.
Masyarakat asli Popayato Barat, Fadel Hamzah, menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam menangani persoalan PETI yang hingga kini terus menjadi keresahan warga.
“Semua pihak yang diduga terlibat maupun melakukan pembiaran harus diperiksa. Jangan ada kesan hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul kepada pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan,” tegas Fadel, Jumat (22/5/2026).
Desakan tersebut menguat pasca aparat kepolisian mengamankan dua unit ekskavator di wilayah Molosipat pada Sabtu (2/5/2026).
Namun, menurut Fadel, langkah itu belum cukup menjawab tuntutan publik karena aktivitas PETI di wilayah Desa Persatuan dan kawasan Hunggo disebut masih terus berlangsung.
Sebelumnya, warga menerima dokumentasi video tertanggal 26 April 2026 yang memperlihatkan sebuah ekskavator kuning merek Hyundai melintas di permukiman Desa Persatuan.
Alat berat itu diduga menuju kawasan hulu Hunggo yang dikenal sebagai lokasi aktivitas PETI.
Di tengah sorotan tersebut, masyarakat juga mempertanyakan sikap pemerintah desa yang dinilai tidak menunjukkan langkah tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah masing-masing.
Kepala Desa Molosipat Utara disorot karena diduga membiarkan aktivitas PETI berlangsung secara masif tanpa upaya penghentian.
Sementara Kepala Desa Persatuan turut didesak untuk diperiksa terkait dugaan pembiaran hingga isu keterlibatan bersama beberapa anggota keluarga dalam aktivitas PETI di kawasan Hunggo.
“Kalau memang tidak terlibat, hadapi proses hukum secara terbuka. Jangan ada pembiaran terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di depan mata masyarakat,” ujar Fadel.
Sorotan publik juga semakin tajam setelah muncul informasi bahwa oknum anggota legislatif berinisial WW diduga mendatangi rumah warga di Desa Persatuan untuk menanyakan video terkait masuknya alat berat ke wilayah tersebut.
Tindakan itu dinilai sebagian masyarakat menimbulkan kesan intimidatif di tengah situasi yang sedang menjadi perhatian publik.
Fadel menilai pejabat publik, termasuk kepala desa dan anggota legislatif, seharusnya memberikan contoh dengan menghormati proses hukum serta memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat.
“Jangan sampai muncul kesan ada pihak tertentu yang kebal hukum. Persoalan PETI ini sudah terlalu lama menjadi keresahan masyarakat,” katanya.
Ia juga mendesak Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI di Popayato Barat tanpa pandang jabatan maupun status sosial.
Selain aparat penegak hukum, partai politik tempat oknum aleg WW bernaung turut diminta melakukan evaluasi moral dan politik terhadap kadernya agar tidak menurunkan kepercayaan publik.
Fadel menegaskan masyarakat akan terus melakukan pengawalan dan konsolidasi sipil sampai ada tindakan hukum yang jelas dan transparan terhadap persoalan PETI di wilayah tersebut.
“Ini bukan sekadar soal tambang ilegal. Ini menyangkut kerusakan lingkungan, integritas pejabat publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pemerintahan desa,” pungkasnya.
Catatan:
Untuk memahami alur lengkap pemberitaan kasus ini, pembaca disarankan menyimak Enam belas berita sebelumnya.
Berita pertama 👇🏻
Berita kedua 👇🏻
Berita ketiga 👇🏻
Berita keempat 👇🏻
Berita kelima 👇🏻
Berita keenam 👇🏻
Berita ketujuh 👇🏻
Berita kedelapan 👇🏻
Berita kesembilan 👇🏻
Berita kesepuluh 👇🏻
Berita kesebelas 👇🏻
Berita ke Dua belas 👇🏻
Berita ke Tiga belas 👇🏻
Berita ke Empat belas 👇🏻
Berita ke Lima belas 👇🏻
Berira ke Enam belas 👇🏻
