Politikal – Gelombang desakan terhadap aparat penegak hukum dalam kasus dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Hunggo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, terus membesar.
Sorotan kini semakin tajam mengarah kepada oknum anggota legislatif berinisial WW yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tambang ilegal tersebut.

Koordinator Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Keadilan (APMPK), Rahwandi Botutihe, secara terbuka melontarkan ultimatum kepada Polda Gorontalo agar tidak bermain setengah hati dalam mengusut dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk oknum aleg WW.
Nama WW belakangan ramai diperbincangkan publik setelah muncul dugaan keterkaitan dengan akses menuju lokasi PETI di Hunggo.

Bahkan, diduga ayah dari oknum aleg tersebut diketahui menjabat sebagai Kepala desa, desa yang disebut menjadi jalur masuk aktivitas tambang ilegal di kawasan itu.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika memang tidak terlibat, silakan dibuka secara terang kepada publik. Namun jika ada dugaan kuat, maka wajib diperiksa tanpa pandang bulu,” tegas Rahwandi, Minggu (24/05/2026).

Hingga kini, WW disebut belum memberikan klarifikasi terbuka terkait berbagai tudingan dan isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Sikap bungkam itu justru memicu spekulasi liar dan memperkuat kecurigaan publik terhadap dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam aktivitas PETI di Hunggo.
Rahwandi mengungkapkan, pihaknya tidak sekadar melontarkan tudingan tanpa dasar.
Mereka mengklaim telah mengantongi sejumlah data dan bukti lapangan, mulai dari dokumentasi foto, video aktivitas PETI, hingga rekaman percakapan yang disebut berkaitan dengan oknum aleg WW.
Menurutnya, aparat penegak hukum sudah seharusnya bergerak cepat melakukan investigasi menyeluruh, bukan hanya fokus pada pekerja lapangan atau alat berat semata.
“Kami sementara menyiapkan langkah strategis berupa pelaporan resmi ke pihak-pihak terkait. Ini hanya soal waktu, fakta-fakta yang kami miliki nantinya akan dibuka ke publik apabila aparat lamban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Ia menyebut, laporan resmi tersebut direncanakan akan dilayangkan usai Hari Raya Iduladha kepada sejumlah instansi terkait berdasarkan hasil investigasi dan fakta lapangan yang telah dikumpulkan tim mereka.
Kasus PETI di Popayato Barat sendiri terus menjadi perhatian masyarakat karena dinilai bukan hanya berkaitan dengan praktik tambang ilegal, tetapi juga menyangkut dugaan keterlibatan elite, kerusakan lingkungan, hingga wibawa penegakan hukum di daerah.
Catatan:
Untuk memahami alur lengkap pemberitaan kasus ini, pembaca disarankan menyimak Tujuh belas berita sebelumnya.
Berita pertama 👇🏻
Berita kedua 👇🏻
Berita ketiga 👇🏻
Berita keempat 👇🏻
Berita kelima 👇🏻
Berita keenam 👇🏻
Berita ketujuh 👇🏻
Berita kedelapan 👇🏻
Berita kesembilan 👇🏻
Berita kesepuluh 👇🏻
Berita kesebelas 👇🏻
Berita ke Dua belas 👇🏻
Berita ke Tiga belas 👇🏻
Berita ke Empat belas 👇🏻
Berita ke Lima belas 👇🏻
Berita ke Enam belas 👇🏻
Berita ke Tujuh belas 👇🏻












