Politikal – Desakan terhadap penanganan kasus dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Hunggo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, terus menguat.
Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Keadilan (APMPK) menegaskan akan melanjutkan langkah dengan melaporkan temuan mereka secara resmi kepada aparat penegak hukum.
Koordinator APMPK, Rahwandi Botutihe, menyebut pihaknya tidak akan berhenti pada sekadar sorotan publik, melainkan membawa seluruh temuan ke jalur hukum.
“Ini bukan lagi sekadar isu atau wacana. Kami sudah masuk pada tahap pengumpulan bukti dan dalam waktu dekat akan kami serahkan secara resmi kepada aparat penegak hukum,” ujar Rahwandi, Kamis (4/6/2026).
Ia menegaskan, APMPK memiliki sejumlah data awal yang dinilai cukup kuat untuk ditindaklanjuti, mulai dari dokumentasi lapangan hingga informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar lokasi tambang.
“Kami tidak bicara tanpa dasar. Ada foto, ada video, dan ada keterangan dari lapangan yang kami himpun. Semua itu akan kami bawa ke proses hukum,” tegasnya.
Rahwandi juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Pohuwato berinisial WW dalam aktivitas PETI di Hunggo.
Menurutnya, dugaan tersebut tidak boleh diabaikan dan harus ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat.
“Kalau memang tidak terlibat, buktikan. Jangan diam. Karena diam justru menimbulkan ruang spekulasi di publik,” katanya.
Ia menambahkan, WW diketahui merupakan kader dari partai politik tempat ia bernaung di DPRD Pohuwato.
“Ini juga menjadi catatan penting. Karena ini menyangkut kader partai yang sedang menjabat di lembaga publik,” ujarnya.
Terkait hal itu, Rahwandi menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus.
“Kami minta semua diperlakukan sama di hadapan hukum. Jangan ada yang kebal hanya karena jabatan atau kedekatan politik,” tegasnya.
Kritik juga mulai mengarah kepada partai politik tempat WW bernaung. Sejumlah masyarakat menilai partai harus bersikap tegas terhadap kader yang diduga terlibat persoalan hukum.
“Partai tidak boleh tutup mata. Kalau ada kader yang diduga terlibat, harus ada langkah tegas. Jangan sampai partai ikut tercoreng karena pembiaran,” kata Rahwandi.
Ia menilai, tanpa sikap tegas dari partai, kepercayaan publik akan ikut tergerus.
“Reputasi partai itu dibangun bertahun-tahun. Jangan sampai rusak hanya karena tidak ada evaluasi dan pengawasan terhadap kader,” lanjutnya.
Rahwandi menegaskan, jika laporan resmi yang akan diajukan tidak ditindaklanjuti secara serius, pihaknya siap membuka seluruh data ke publik.
“Kalau aparat lamban, kami tidak akan diam. Data yang kami punya bisa saja kami buka ke publik sebagai bentuk tekanan moral,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi telah berupaya berulang kali meminta konfirmasi dan hak jawab kepada yang bersangkutan.
Namun, hingga saat ini oknum aleg WW memilih belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas berbagai dugaan yang dialamatkan kepadanya.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi yang bersangkutan maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan ini, sesuai dengan ketentuan dan kode etik jurnalistik yang berlaku.
